MENGINTEGRASIKAN PENDIDIKAN ISLAM (PESANTREN) DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL ”ANTARA HAMBATAN DAN SOLUSI”

Oleh : Fikrul Umam AL-Farich*[1]

Secara konstitusional ditetapkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan pada agama. Artinya; bahwa Negara Indonesia melindungi dan menghargai kehidupan beragama dari seluruh warga Negara Indonesia. Berdasarkan tinjauan sosial kultural, memang terlihat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai agama sehingga kehidupan beragama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia.Sebagai Negara yang berdasarkan agama, pendidikan agama tidak dapat diabaikan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Umat beragama beserta lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia merupakan potensi besar dan sebagai modal dasar dalam pembangunan mental spiritual bangsa dan merupakan potensi nasional untuk pembangunan fisik materiil bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dengan penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia.

Keberhasilan pembangunan nasional harus ditunjang dengan pendidikan dan pengajaran agama. Dengan pendidikan dan pengajaran agama, warga Negara akan memperoleh pendidikan moral dan budi pekerti yang akan membentuk bangsa Indonesia menjadi warga Negara yang bermoral, bertanggung jawab, dan tahu nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Dengan modal jiwa yang bersih, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, pembangunan nasional Indonesia dapat berjalan dengan sukses dan lancar.

Akan tetapi, pendidikan agama tidak boleh bertentangan dengan pembangunan nasional. Semua bentuk pendidikan di Indonesia harus berdasarkan pada filsafat bangsa, Pancasila. Sistem ini yang kemudian dikenal dengan sistem pendidikan nasional Indonesia. Semua tujuan pendidikan di Indonesia tidak boleh menyimpang dari ketentuan dan tujuan pendidikan nasional.[2] Adapun tujuan pendidikan nasional dirumuskan dalam GBHN sebagai berikut; “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa”.[3]

  1. Tranformasi Pesantren ke dalam Sistem Pendidikan Nasional

Secara historis pesantren telah ‘mendokumentasikan’ berbagai peristiwa sejarah bangsa Indonesia, baik itu sejarah sosial budaya masyarakat Islam, ekonomi, maupun politik bangsa Indonesia. Sejak masa awal penyebaran Islam, pesantren adalah saksi utama bagi penyebaran Islam di Indonesia, karena pesantren adalah sarana penting bagi kegiatan islamisasi di Indonesia. Perkembangan dan kemajuan masyarakat Islam Nusantara, khususnya Jawa, tidak mungkin terpisahkan dari peranan yang dimainkan pesantren. Berpusat dari pesantren, perputaran roda ekonomi dan kebijakan politik Islam dikendalikan. Di masa Wali Sanga, tidak sedikit wali-wali di Jawa menguasai jaringan perdagangan antara pulau Jawa dengan luar Jawa, seperti Sunan Giri yang memiliki jaringan perdagangan antara Jawa dengan Kalimantan, Maluku, Lombok dan sebagainya. Begitu pula dengan perjalanan politik Islam di Jawa, pesantren mempunyai pengaruh yang kuat bagi pembentukan dan pengambilan berbagai kebijakan di kraton-kraton. Misalnya, berdirinya kerajaan Demak, adalah karena dukungan dan kontrol kuat dari para Ulama, seperti Sunan Kudus, Sunan Kalijaga dan Sunan Muria. Dari itulah dapat disimpulkan bahwa dinamika masyarakat Islam di masa awal dapat ditandai dengan adanya hubungan yang kuat antara pesantren, pasar, dan kraton.

Pada mulanya, pesantren menunjukkan suatu komentar yang dinamis dan kosmopolit, karena berkembang di tengah-tengah masyarakat urban, seperti Surabaya (Ampel Denta), Gresik (Giri), Tuban (Sunan Bonang), Demak (Sunan Kalijaga), Cirebon (Syarif Hidayatullah), Banten, Aceh (Sumatera), Makassar (di Sulawesi) dan sebagainya. Kedinamisan pesantren tidak hanya dibidang ekonomi dan dekatnya dengan kekuasaan, tetapi juga maju dalam bidang keilmuan dan intelektual. Majunya pesantren dalam keilmuan Islam, Membuat Taufik Abdullah mencatat pesantren sebagai pusat pemikiran keagamaan.[4]

Besarnya arti pesantren dalam perjalanan bangsa Indonesia, khususnya Jawa, tidak berlebihan jika pesantren dianggap sebagai bagian historis bangsa Indonesia yang harus dipertahankan. Apalagi, pesantren telah dianggap sebagai lembaga pendidikan asli Indonesia yang mengakar kuat dari masa pra-Islam, yaitu lembaga pendidikan bentuk asrama Budha – mandala ata asyrama – yang ditransfer menjadi lembaga pendidikan Islam.[5] Karenanya tidak heran jika sistem pendidikan pesantren dibanggakan sebagai alternatif yang otentik terhadap sistem kolonial dalam suatu perdebatan yang terjadi di saat pergerakan nasional telah mencapai usia lanjut.[6]

Ketika Ki Hajar Dewantoro sebagai tokoh pendidikan nasional dan sekaligus sebagai Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RI yang pertama, berpendapat bahwa pondok pesantren merupakan dasar dan sumber pendidikan nasional karena sesuai dan selaras dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pemerintah juga mengakui bahwa pesantren dan madrasah merupakan dasar dan sumber pendidikan nasional; oleh karena itu, harus dikembangkan, diberi bimbingan, dan bantuan. Wewenang pembinaan dan pengembangan tersebut berada di bawah wewenang Kementerian Agama.[7]

Sikap menutup diri pesantren terhadap perubahan di sekelilingnya membuat pesantren dinilai sebagai penganut Islam Tradisionalis dan konservatif. Pesantren dianggap kurang peka terhadap perubahan tuntutan zaman dan masyarakat. Sejalan dengan itu, pesantren dianggap kurang produktif. Alot-nya pesantren dalam mereduksi sistem pendidikan modern, seperti yang direncanakan oleh pemerintah dan tercapainya pendidikan nasional, menyebabkan pesantren sering dilihat sebagai sistem pendidikan yang bersifat ”isolasionis”, terpisah dari ”aliran utama” pendidikan nasional.[8]

Menurut Azyumardi Azra, para eksponen pesantren cenderung lebih hati-hati dalam menjawab perubahan sekelilingnya. Mereka tidak tergesa-gesa mentransformasikan kelembagaan pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam modern sepenuhnya, tetapi menerimanya dalam skala yang sangat terbatas; sebatas melakukan penyesuaian yang mereka anggap akan mendukung kontinuitas pesantren itu sendiri, seperti sistem penjenjangan, kurikulum yang lebih jelas, dan sistem klasikal.[9]

Pendirian madrasah di pesantren-pesantren semakin menemukan momentumnya semenjak KH. Ahmad Wahid Hasyim menjabat sebagai Menteri Agama. Ia melakukan pembaruan pendidikan agama Islam melalui peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1950, yang menginstruksikan pemberian pelajaran umum di madrasah dan memberi pelajaran agama di sekolah umum negeri dan swasta. Persaingan dengan madrasah modern dan sekolah-sekolah umum, mendorong pesantren-pesantren mengadopsi madrasah ke dalam pesantren.

Pesantren lebih membuka kelembagaan dan fasilitas-fasilitas pendidikannya bagi kepentingan pendidikan umum. Pesantren tidak hanya mengadopsi madrasah tetapi juga mendirikan sekolah-sekolah umum. Pesantren Tebuireng Jombang adalah pesantren pertama yang mendirikan SMP dan SMA.[10] Langkah ini kemudian diikuti oleh pesantren-pesantren lain, bahkan belakangan pesantren-pesantren berlomba-lomba mendirikan sekolah-sekolah umum untuk mengikuti tuntutan masyarakat agar santri bisa belajar pengetahuan agama dan menguasai pengetahuan umum seperti murid-murid di sekolah-sekolah umum sehingga akses santri dalam melanjutkan pendidikan semakin meluas seperti sekolah-sekolah umum di luar pesantren. Saat ini tidak jarang kita temui pesantren memiliki lembaga pendidikan umum mulai TK, SD, SMP, SMA di samping MI/MIN, MTs/MTsN, MA/MAN, dan Madrasah Muallimin.

Dengan demikian dapat disimpulkan, pesantren telah memberikan tanggapan positif terhadap pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Dengan didirikannya sekolah-sekolah umum maupun madrasah-madrasah di lingkungan pesantren membuat pesantren kaya diverifikasi lembaga pendidikan dan peningkatan institusional pondok pesantren dalam kerangka pendidikan nasional.

Pesantren yang mulai merintis untuk mendirikan perguruan tinggi di antaranya adalah, pesantren Darul Ulum, Jombang. Pada september 1965, pesantren ini mendirikan Universitas Darul Ulum. Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, juga mendirikan Universitas Hasyim Asy’ari yang kemudian berubah menjadi Institut Kyai Haji Hasyim Asy’ari. Langka sintesa konvergensi ini kemudian diikuti oleh beberapa pesantren besar, seperti Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, Probolinggo; Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, dan lain sebagainya.

Dahulu, pesantren diklaim sebagai lembaga pendidikan yang tipikal dalam masyarakat Jawa. Tetapi kini, pesantren telah menjadi lembaga pendidikan Islam milik nasional.[11] Beberapa daerah di Indonesia telah memakai istilah ”Pesantren”, seperti Sulawesi, dan Kalimantan. Bahkan Sumatera Barat juga memakai istilah “Pesantren” untuk menggantikan sistem pendidikan Islam Surau.

  1. Metode Pendidikan ”Pesantren” dan Karakteristik Guru

Sebagai seorang pendidik atau ”Ustadz” Da’i tentu saja menggunakan metode pendidikan yang tidak jauh dari semangat ayat Al-Qu’an yang mengajak umat manusia dengan cara bil al-hikmah wal mau’idzah al-hasanah (Q.S. al-Nahl, 125). Pada tingkat penerapan, metode yang digunakan adalah metode talqin, diskusi, metode, penugasan, bimbingan, dan lainnya. Metode talqin sangat disenangi oleh santri dan metode ini dilakukan dengan terlebih dahulu memperdengarkan bacaan oleh salah seorang murid yang agak pandai baru diikuti oleh lainnya. Langkah ini dalam pendidikan modern disebut dengan istilah tutor sebaya, atau sistem yang mencoba memanfaatkan peserta didik yang agak pandai untuk membantu temannya yang agak tertinggal.

Kemudian metode diskusi, metode ini sering digunakan santri pada tingkat akhir kelas, untuk mendiskusikan suatu masalah yang sedang dibaca di suatu kitab. Menurut pendapat Soleh RM; ”Diskusi terhadap berbagai masalah dilakukan, namun ada suatu hal yang tidak boleh dibicarakan oleh santri didik, masalah tentang dzat Tuhan sama sekali tidak perlu dibicarakan. Hal ini diduga kuat bahwa mengamalkan Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Naim: Berpikirlah kamu tentang makhluk Allah dan jangan memikirkan dzat Allah, sebab kamu tidak mampu melakukannya.”[12]

Selain metode diskusi juga metode penugasan, metode penugasan terhadap santri diberikan untuk mengulangi kembali mata pelajaran yang diberikan, untuk diulang kembali pada pertemuan berikutnya. Dengan melakukan metode penugasan, sangat diharapkan anak didik benar-benar menguasai materi-materi yang sudah ada. Juga dilakukan metode pemagangan, dalam sistem pendidikannya dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari dari ruang pendidikan. Metode pemagangan digunakan bagi santri yang telah selesai menyelasikan pendidikannya, apakah santri mengambil spealisasi pendidik atau spealisasi mubaligh.

Selain metode pemagangan, digunakan metode pengulangan, metode ini sangat mementingkan pemahaman santri terhadap pelajaran yang diberikan. Dilakukan suatu pertemuan, santri akan diminta lagi mengulangi pelajaran atau bacaan yang sudah ada sebelumnya. Mengerti terhadap makna kata dari apa yang dibacanya sangat penting, untuk pemahaman dan pengertian terhadap substansinya akan mudah diperoleh santri. Sebagaimana diungkapkan Soleh RM; Para murid ketika menerima pelajaran Kyai, selalu bersiap-siap dengan hati yang berdebar, kira-kira siapa yang akan ditunjuk untuk membaca kembali teks kitab yang telah diberikan Kyai beberapa hari sebelumnya.”

Kemudian metode evaluasi, metode ini digunakan untuk mengecek kemampuan siswa dalam penguasaan ilmunya, sekaligus mengecek kemampuan guru dalam mengajar santri. Dengan metode evaluasi, santri dan ustadz bersungguh-sungguh dalam belajar mengajar, karena pada saat tertentu dilakukan pengecekan mendadak. Pada saat pengecekan santri merasa bergetar di dalam hatinya. Selanjutnya, metode bimbingan dan teladan. Metode ini sangat melekat pada diri sebagai seorang Ulama, yang senantiasa memberi teladan bagi umat sekitarnya. Menurut Abdurrahman; ”Kyai banyak memberikan teladan dan bimbingan kepada santri. Teladan dan Bimbingan untuk disiplin melaksanakan shalat Subuh.

Bagi Fadlil al-Ghamaly memahami metode pendidikan Islam adalah; ”Metode praktek, metode reptisi, metode diskusi ilmiah, metode tanya-jawab, metode historis, metode pemberian kesan dalam jiwa dan pengaruh dalam perasaan, metode ceramah, metode nasihat, metode perumpamaan, metode perbandingan, metode pemberian contoh, metode pemberian motivasi, metode pemberian bimbingan dan metode pemberian ampunan atau taubat.” metode yang diberikan Kyai dalam pesantren sebaiknya lebih humanis, demokratis dan penuh kebijaksanaan. Dengan berbagai metode yang digunakan seorang Kyai tidak akan bertindak otoriter atau diktator atau memaksakan kehendak dan kemauannya terhadap santri.[13]

Guru atau Ustadz merupakan komponen yang sangat penting dan menentukan proses pendidikan dalam Islam.[14] Guru bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga pembentuk watak, karakter dan kepribadian. Untuk mencapai tujuan pendidikan di Perguruan Islam, harus memiliki guru yang berpaham agama ”Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah”, berakidah yang jelas, berilmu serta senantiasa meningkatkan ilmu, memiliki jiwa yang ikhlas, dan bersikap baik. Soleh RM berpendapat; ”Seorang guru yang mengasuh mata pelajaran fiqh, tauhid, akhlak dan sebagainya, dipersyaratkan untuk memiliki paham keagamaan ”Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah” sesuai dengan nama perguruan Islam yang menyebut dirinya sebagai Perguruan Islam Al-Syafiiyyah. Untuk guru dengan mata kuliah umum seperti mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggris, Sejarah dan sebagainya, guru tidak perlu memiliki paham Al-Syafiiyyah.”

Komitmen terhadap madzhab Al-Syafii sangat kuat. Hal ini tergambar pada beberapa lembaga pendidikan yang mengambil nama Al-Syafiiyyah. Penamaan Al-Syafiiyah selain wujud kenangan orang tua yang membesarkannya, dan memberinya sebidang tanah untuk mendirikan madrasah; dan sekaligus wujud Madzhab yang dicintai dan banyak dianut di negara ini.[15] Kemudian guru yang mengajar di Institusi pendidikan haruslah sosok yang memiliki banyak pengetahuan tentang Ilmu Agama Islam, apakah itu Ilmu Fiqh, Tauhid, Akhlak. Seorang guru adalah tokoh panutan dan menjadi tokoh teladan bagi masyarakat. Demikian pula wawasan dan ilmunya menjadi tempat bertanya bagi santri.

Untuk mencapai guru idealis guru merupakan sumber ilmu pengetahuan dan agar guru-guru memiliki kualifikasi yang mengarah pada tipe ideal, sebagaimana yang diungkapkan Al-Ghazali.[16] Seorang guru adalah seseorang yang memiliki keikhlasan dalam mengemban tugasnya. Seperti yang diungkapkan Saifuddin Amsir; ”Banyak santri yang didanai Kyai, namun dimintanya agar benar-benar menuntut ilmupengetahuan serta diminta untuk memiliki jiwa yang ikhlas untuk bersama-sama menerima pelayanan pendidikan. Begitu juga harapan terhadap para pengajat atau pendidik.” Selanjutnya seorang guru adalah seorang yang bijaksana dalam mengatasi problema yang dihadapi santri. Guru yang baik adalah guru yang tidak ceroboh dalam memberikan sanksi kepada muridnya.

Selanjutnya Ibnu Sina mengungkapkan; ”Guru hendaknya berakal, beragama, berakhlak, tidak jumud, luas dalam berpikir, memiliki muru’ah, bersih dan rapi, memahami perkembangan santri, cerdas, hati-hati dan teguh pendirian.”[17]

  1. Fenomena Madrasah dalam Memperbaiki Sistem Pendidikan Nasional

Madrasah bukan lembaga pendidikan Islam asli Indonesia, tetapi berasal dari dunia Islam di Timur Tengah yang berkembang sekitar abad ke-10 M, atau 11 M. Madrasah berkembang sebagai simbol kebangkitan golongan Sunni. Madrasah didirikan sebagai sarana transmisi ajaran-ajaran golongan Sunni. Pada perkembangan berikutnya, madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam Formal seperti Kuttab dan Masjid. Seluruh dunia Islam telah mengadopsi sistem madrasah di samping Kuttab dan Masjid, untuk mentransmisi nilai-nilai Islam. Pada awal perkembangannya, madrasah tergolong lembaga pendidikan singkat college (jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan Islam pada saat ini). Namun, selanjutnya madrasah tidak lagi berkonotasi sebagai akademi, tetapi sekolah tingkat dasar sampai menengah.

Istilah “madrasah” juga diadopsi oleh umat Islam Indonesia. Di Timur Tengah madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional, seperti surau, dayah, atau pesantren yang tidak mengenal sistem klasikal dan penjenjangan. Akan tetapi, kehadiran madrasah di Indonesia menunjukkan fenomena modern dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia. Di Timur Tengah madrasah terancam keberadaannya akibad gerakan modernisasi pendidikan Islam, bahkan di Turki dan Mesir madrasah dihapuskan dan diganti dengan sekolah-sekolah umum ”modern”. Sedangkan di Indonesia madrasah dan istilah ”madrasah” diadopsi untuk memenuhi kebutuhan modernisasi pendidikan Islam; dengan mengintrodusir sistem klasikal, penjenjangan, penggunaan bangku, bahkan memasukkan pengetahuan umum sebagai bagian kurikulumnya. Nampaknya, penggunaan istilah ”madrasah” di Indonesia adalah untuk membedakan antara lembaga pendidikan Islam modern dengan lembaga pendidikan Islam tradisional dan sistem pendidikan Belanda yang sekuler. Organisasi-organisasi pembaruan Islam berlomba-lomba mendirikan madrasah sebagai sarana untuk menyebarkan ide-ide pembaruan keagamaan.

Lembaga Pendidikan Jamiat Khair yang pertama memakai istilah madrasah sebagai organisasi persatuan orang-orang Arab yang ada di Indoensia, Jamiat Khair mendatangkan guru-guru dan alat-alat sekolah dari Timur Tengah. Sistem pendidikannya pun menurut model Timur Tengah, terutama Mesir dan Tunisia.[18] Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan Jamiat Khair yang pertama kali mendirikan madrasah di Indonesia.

Dalam beberapa tahun kemudian, beberapa organisasi pendidikan Islam di Indonesia memakai istilah ”madrasah” untuk sekolah agama Islam yang mereka dirikan. Pada 1918 di Yogyakarta berdiri madrasah Muhammadiyah, yang kemudian dirubah menjadi Kweekschool Muhammadiyah dan akhirnya menjadi Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Gerakan Nahdlatul Ulama juga mendirikan madrasah-madrasah di perkotaan, seperti di Surabaya.[19]

Untuk itu, BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) sebagai badan pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada masa itu merumuskan pokok-pokok usaha pendidikan, yang menetapkan bahwa: ”Madrasah dan Pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan yang nyata berupa tuntunan dan bantuan materiil dari pemerintah.”

Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, yang saat itu dijabat oleh Mr. R. Suwandi, mengeluarkan kebijaksanaan yang menyatakan bahwa pengajaran yang bersifat pondok pesantren dan madrasah perlu untuk dipertinggi dan dimodernisasikan serta diberi bantuan biaya dan lain-lain.[20]

Dalam rangka memperkukuh eksistensi madrasah sebagai komponen pendidikan nasional, artinya; diakui sebagai penyelenggara kewajiban belajar, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, pada pasal 10 ayat (2): Bahwa belajar di sekolah-sekolah agama yang telah mendapat pengakuan Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Harus terdaftar pada Kementerian Agama, dengan syarat madrasah yang bersangkutan harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu, secara teratur di samping mata pelajaran umum.[21]

Adapun sistem penyelenggaraan, penjenjangan, dan kurikulum pengetahuan agama dan umum pada madrash-madrasah negeri, disamakan dengan sekolah-sekolah umum yang berada di bawah pembinaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dengan penjenjangan sebagai berikut:

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), madrasah tingkat dasar yang setingkat dengan Sekolah Dasar Negeri dengan lama belajar 6 tahun

2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dengan lama belajar 3 tahun yang setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN), Madrasah Tingkat Atas dengan lama belajar 3 tahun yang setingkat dengan Sekolah Menengah Umum (SMU).

Pada tahun 1951 Kementerian Agama mendirikan Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) dan Sekolah Guru dan Hakim Agama Islam (SGHI) di berbagai daerah, baik di Jawa maupun luar Jawa. Para lulusan SGAI dipersiapkan untuk menjadi guru agama di madrasah-madrasah ibtidaiyah dan sekolah umum yang sederajad, sedangkan alumni SGHI dipersiapkan untuk menjadi guru agama baik di Madrasah Tingkat Menengah maupun di Sekolah Menengah Umum serta menjadi hakim pada Pengadilan Agama. SGAI dan SGHI kemudian diganti menjadi PGA (Pendidikan Guru Agama) dan SGHA (Sekolah Guru dan Hakim Agama). Pendidikan Guru Agama (PGA) terbagi menjadi dua, yaitu PGA Pertama (4tahun) dan PGA Atas(2 tahun). Pada tahun 1957 SGHA dilebur dengan PGA, sedangkan untuk mendidik calon Hakim Agama, didirikanlah Pendidikan Hakim Agama Islam Negeri (PHIN) dengan masa belajar 3 tahun.

Pada tahun 1975, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada madrasah. Melalui SKB ini, madrasah diharapkan memperoleh posisi yang sama dengan sekolah-sekolah umum dalam sitem pendidikan nasional sehingga lulusan dari madrasah dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum dari tingkat sekolah dasar sampai Perguruan Tinggi karena tingkat mata pelajaran umum di madrasah sama mutunya dengan pelajaran umum di sekolah umum yang setingkat. Dalam SKB juga dirumuskan mengenai batasan dan penjenjangan madrasah. Yang dimaksud dengan madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar, yang diberikan sekurang-kurangnya 30 % di samping mata pelajaran umum. Adapun penjenjangan madrasah meliputi:

a. Madrasah Ibtidaiyah

b. Madrasah Tsanawiyah

c. Madrasah Aliyah.[22]

Untuk merealisir SKB tersebut, Departemen Agama melalui penertiban, penyeragaman, dan penyamaan penjenjangan pada madrasah-madrasah dengan langkah-langkah:

a. Menciutkan jumlah PGAN dan mengubah status sebagian besar PGAN tersebut menjadi Madrasah Tsanawiyah atau Aliyah Negeri.

b. Mengubah status Sekolah Persiapan IAIN, menjadi Madrasah Aliyah Negeri.

c. PGA-PGA yang diselenggrakan oleh pihak swasta, juga harus dirubah statusnya menjadi Madrasah Tsanawiyah atau Madrasah Aliyah.

Munculnya SKB Tiga Menteri pada tahun 1975, menunjukkan langkah maju bagi posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Dengan SKB tersebut, madrasah memiliki persamaan sepenuhnya antara madrasah dengan sekolah-sekolah umum. Itu berarti madrasah menempati posisi yang sama dengan sekolah-sekolah umum dalam mencapai cita-cita pendidikan nasioanal, dan madrasah diharapkan dapat berperan yang sama dengan sekolah-sekolah umum dalam memenuhi tuntutan masyarakat.

Seperti dikemukakan oleh Hasbullah,[23] madrasah menghadapi tantangan besar. Madrasah dituntut tidak hanya mampu memperbaiki mutu pendidikan umum sehingga setaraf dengan standar yang berlaku di sekolah-sekolah umum, tetapi juga harus menjaga mutu pendidikan agama sebagai ciri khas madrasah. Dan Departemen Agama senantiasa memperhatikan dan meningkatkan mutu kurikulum madrasah agar dapat selaras dengan kualitas sekolah-sekolah umum.

Kendati demikian, tujuan SKB Tiga Menteri pada tahun 1975 sangat positif nilainya bagi mengatasi dualisme pendidikan Islam. Pendidikan Islam di Indonesia tidak hanya dipusatkan untuk menguasai pengetahuan agama, tetapi juga pengetahuan umum. Generasi Islam harus dibekali dengan pengetahuan umum di samping pengetahuan agama agar umat Islam dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin hari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meningkat. Umat Islam juga harus dibekali pengetahuan agama sebagai pedoman moral untuk mengendalikan dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menggeser nilai-nilai moral dan kemanusiaan.[24]

Pada akhirnya, disadari bahwa madrasah tidak akan mampu memenuhi tuntutan masyarakat untuk mencetak tenaga ahli agama. Lulusan madrasah yang hanya menguasai pengetahuan agama setengah-setengah, khususnya bahasa Arab sebagai alat utama untuk memahami agama Islam, sulit dibayangkan kemungkinannya dapat menjadi tenaga ahli agama. Wallahu A’lam bi-Shawab.

*Fikrul Umam Al-Farich adalah Pemimpin Perusahaan LPM Paradigma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan staf peneliti Lembaga KUTUB Yogyakarta. Email; gus_fikry@yahoo.co.id


[1] Fikrul Umam adalah alumnus Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan Pati tahun 2004, sekarang sedang study di kampus UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi.

[2] Depag RI, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta; Dirjen Binbaga, 1986, hal 22-23.

[3] TAP MPR Nomor II Tahun 1983, tentang GBHN.

[4] Taufik Abdullah, Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1987, hal 112.

[5] Martin van Bruinessen, Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat dan Tradisi: Tradisi Islam di Indonesia, Bandung: Mizan, 1995, hal 24.

[6] Taufik Abdullah, Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1987, hal 110

[7] Depag RI, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta; Dirjen Binbaga, 1986, hal 64.

[8] Taufik Abdullah, Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1987, hal 112.

[9] Azyumardi Azra, “Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan”, Pengantar dalam Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan, Jakarta: Paramadina, 1997, hal xv-xvi.

[10] Tim Kompas, “Pesantren: dari Pendidikan hingga Politik” dalam Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan, Jakarta: Paramadina, 1997, hal 130.

[11] Baca Hanun Asrahah M.Ag, Sejarah Pendidikan Indonesia, Jakarta: LOGOS, cet I, Pebruari 1999 hal 192.

[12] Baca Hasbi Indra, M.Ag, Pesantren dan Transformasi Sosial, Jakarta: Penamadani, 2003, hal 187.

[13] Baca Hasbi Indra, M.Ag, Pesantren dan Transformasi Sosial, Jakarta: Penamadani, 2003, hal 190.

[14] Bandingkan dengan Arief Rachman, ”Tahun 2005 kita tak punya Guru”, Republika, 1 Mei 2000, hal 13.

[15] Dalam Khazanah Fiqh, ada banyak Madzhab Fiqh, namun 4 madzhab Fiqh yang masih eksis dan banyak dianut di dunia Islam saat ini, yaitu Madzhab Hanafi, Maliki, Hambali, Madzhab Syafii. Madzhab Syafii yang banyak dianut di Indonesia, yaitu suatu madzhab yang dipelopori oleh Imam Syafii, Baca Munawir Chalil, Biografi Empat Serangkaian Imam Madzhab, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), hal 149.

[16] Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang guru; Bersifat kasih sayang dan lemah lembut, bersikap kebapakan, ikhlas dan tidak mengharapkan upah, mampu menjadi pembimbing yang dan terpercaya, tidak pemarah, mampu menjadi teladan, memahami kemampuan santri, mengetahui perkembangan jiwa santri, memegang peguh prinsip dan disiplin. Baca Fathiyah Hasan Sulaiman, Konsep Pendidikan Al-Ghazali (Jakarta: P3M, 1986), hal 43-51.

[17] Baca Hasbi Indra, M.Ag, Pesantren dan Transformasi Sosial, Jakarta: Penamadani, 2003, hal 199.

[18] Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern, Jakarta: LP3ES, 1974, hal 61-62.

[19] Depag RI, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta; Dirjen Binbaga, 1986, hal 71

[20] Shaleh, op. cit, hal 19.

[21] Depag RI, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta; Dirjen Binbaga, 1986, hal 77.

[22] Lihat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, seta Menteri Dalam Negeri pasal 1 ayat (1) dan (2) dan pasal 2.

[23] Baca Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan, Jakarta: LSIK, 1996, hal 183.

[24] Baca Hanun Asrahah, M.Ag, Sejarah Pendidikan Indonesia, Jakarta: LOGOS, 1999, hal 201.

One thought on “MENGINTEGRASIKAN PENDIDIKAN ISLAM (PESANTREN) DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL ”ANTARA HAMBATAN DAN SOLUSI”

  1. sepertinya madrasah (lembaga pendidikan islam) dewasa ini dalam sistim pendidikan nasional belum mendapatkan perhatian yang signifikan. padahal dalam sistem UU sisdiknas pendidikan agama berdiri sejajar dengan pndidikan umum lainnya walau masih terdapat masalah-masalah dapat memisasahkan ruang antara itu. oleh karena itu kedepan mestinya pemerintah lebih memperhatikan lembaga-lembaga pendidikan yang berasaskan islam. karena bisa jadi korupsi yang melanda negara dewasa ini akibat dari pndidikan tanpa dasar moral dan kehadirian pendidikan islam sebagai solusi untuk menangkal kurupsi dan seterusnya, smoga…….!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s